Liputan Jawa Tengah.com (JAKARTA ) Ketua Umum DPP Partai Demokrat ,Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) bersama pimpinan dan pengurus DPP Partai Demokrat yang lain menggelar konferensi pers pada Senin (29/03/2021) di Kantor DPP Partai Demokrat. Sebelum konfernsi pers AHY mengatakan bahwa seluruh keleuarga besar Partai Demokrat ,mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makasar kemarin Minggu Siang. Kita semua sangat menyesalkan aksi tindakan kejahatan terorisme yang kembali terjadi di tanah air dan mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.
Dikatakan oleh AHY dalam jumpa pers bahwa akhir - akhir ini banyak empaty dan dukungan terus mengalir kepada Partai Demokrat ,dari para tokoh, serta masyarakat luas baik pusat maupun daerah , termasuk para politisi senior,purnawirawan TNI- Polri,akademisi,pemuka agama ,pengamat politik dan aktivis demokrasi serta budayawan,bebagai Ormas,civil society,juga anak-anak muda berbagai komunitas,baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup,langsung ,tidak langsung. Kami sangat paresiasi dan trima kasih secara khusus,kata AHY.
Ditegaskan oleh AHY ,konferensi pers ini dilakukan guna menguak kebenaran ,sekaligus melawan kebohongan dan tuduhan keji KSP Moeldoko. Meskipun sebagian para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) yang sah berasal dari sejumlah partai politik (Bukan Kader Demokrat) tetapi kami sangat percaya bahwa keterlibatan elemen - elemen tidak mewakili partai politik manapun,melainkan diri sendiri. Ini saya sampaikan perkembangan situasi sekarang ini di tubuh Partai Demokrat ,kepada seluruh kader .simpatisan serta seluruh masayarakat Indonesia sebagai bentuk transparasi dan akuntabilitas pada publik,karena pada dasarnya Partai Demokrat adalah Partai terbuka,tidak ada yang kami sembunyikan. Apalagi berdalih ngopi-ngopi ,akhinya merampas ,merampok,membegal partai yang sah diakui pemerintah.
Partai Demokrat sampai saat ini malah semakin solid dibawah kepemimpinan AHY ,pasca laporan kami kepada Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu, segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP,DPD,DPC, DPAC hingga tingkat Ranting serta suluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat ,semakin kompak,berani dan semakin siap mempertahankan kedaulatan ,kehormatan dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air. Artinya, seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam, dan ingin merebut apa yang kami miliki. Karena bagi kami, perjuangan ini suci; demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negri ini.
Begitu juga seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD kabupaten, kota. Tentu saja, kecuali saudara Jhoni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPK-PD, yang telah diberhentikan dari partai dengan tidak hormat, dan tengah diproses penggantian antar waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI. Mereka semua solid dan setia bersama Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum yang sah, tegas Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY juga menegaskan ,bahwa jajaran pemerintah dengan Partai Demokrat dalam proses komunikasi baik,percakapan di media sosial maupun dalam pemberitaan yang diangkat di media massa,tanpa saling intervensi dalam bentuk apapun,saling menghormati. Dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa (KLB), yang ilegal dan inkonstitusional itu. Partai Demokrat menaruh harapan, dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum, untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Sementara dalam, merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, saya perlu memberikan penjelasan sebagai berikut.
Pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum. Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan? KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan. Partai Demokrat yang semakin besar, kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama, yang mudah, sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan gerombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah ke- luar dari akal sehat.
Merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPK-PD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut, pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD. Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah: gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD. Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel, dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum. Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata.
Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat, kami tegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebhinekaan atau pluralisme. Ini sudah final, harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme,justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak ideologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu, yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa. Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji.
KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin, karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu saja, kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko, saya ulangi, kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko. Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung jawab.
Kita pikir, setelah lebih dari tiga minggu tidak bersuara, KSP Moeldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas, ternyata cuma pernyataan bohong lagi, dan bohong lagi; bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi. Kebohongan kubu KSP Moeldoko sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan sejak awal, seluruh kader Demokrat yakin bahwa KSP Moeldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab, apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan. Namun kini, para kader Demokrat dan juga masyarakat luas, juga mempertanyakan (mohon maaf) kapasitas KSP Moeldoko, bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat.
Konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah di- sahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah. Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum, padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum. Ini artinya, KSP Moeldoko bohong lagi. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, dan juga terperangkap atas kebohongan awal (bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah), kemudian kedepan, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru. menjadi mesin yang memproduksi fitnah, hoax dan adu domba. Di sisi lain, jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik. Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini, mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini.
Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi. Tapi nampaknya, KSP Moeldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya, justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru, untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu: pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat, dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini. Selama motif dan sikap ini terus mereka pertahankan, maka selama itu pula kami akan bersatu padu melawannya. Akhirnya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya, Partai Demokrat ingin bisa kembali fokus pada soal-soal kebangsaan lainnya, terutama yang menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi rakyat. Tapi, menyelamatkan demokrasi dan mendapatkan keadilan yang sejati, adalah sesuatu yang juga sangat serius, dan fundamental.
Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, izinkan kami menyelesaikan prahara ini sampai dengan tuntas. Itu semua membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan proses yang tidak sederhana. Namun, tidak ada maksud kami untuk memperpanjang atau memperkeruh situasi yang ada. Karena faktanya, kubu KSP Moeldoko masih terus melakukan manuver politik, menghasut, mengadu domba, melempar fitnah, dan mendiskreditkan Partai Demokrat. Kami tidak takut, dan berjanji untuk terus melawan kebohongan dan kezaliman semacam ini. Justru, kami akan semakin solid, semakin kuat, dan tentu semakin siap, BERSAMA RAKYAT, SELAMATKAN DEMOKRASI DI INDONESIA, tegas AHY.
