PURWOREJO - Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum, menegaskan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tidak pernah berhenti memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer. Melalui perjuangan panjang organisasi, banyak guru honorer kini telah diangkat menjadi ASN P3K dengan status yang lebih jelas serta peningkatan kesejahteraan.
“Berkat perjuangan PGRI, banyak guru honorer akhirnya bisa menikmati status yang pasti dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Muhdi dalam acara Penguatan Kapasitas Pengurus PGRI di Aula PGRI Kabupaten Purworejo, Minggu (24/8/2025).
Sejarah dan Tujuan PGRI
Dalam kesempatan tersebut, Muhdi yang juga merupakan Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah ini, kembali mengingatkan bahwa PGRI yang berdiri pada 25 November 1945 memiliki tiga tujuan utama, yaitu mempertahankan NKRI, memajukan pendidikan, dan memuliakan guru. Tanggal lahir PGRI kemudian ditetapkan sebagai momentum diperingatinya Hari Guru Nasional setiap 25 November.
Peran Purworejo dalam Perjuangan Guru
Menurut Muhdi, Purworejo memiliki catatan penting dalam sejarah perjuangan PGRI. Salah satunya ketika daerah ini menjadi lokasi awal kerja sama PGRI dengan Telkom sebagai pilot project. Selain itu, perjuangan guru di Purworejo juga berperan besar dalam lahirnya ketentuan batas usia pensiun (BUP) guru menjadi 60 tahun.
“Purworejo tidak bisa dilupakan, karena perjuangan para guru di sini luar biasa. Mereka bahkan tidak hanya melobi Bupati, DPR, atau pengadilan, tetapi juga turun melakukan demonstrasi,” terang Muhdi.
Sebelum adanya UU Guru dan Dosen (UUGD), guru-guru di Purworejo dipensiunkan pada usia 56 tahun. Upaya hukum di pengadilan tidak membuahkan hasil, karena aturan itu menjadi kewenangan bupati. PGRI kemudian melobi Ketua Komisi X DPR RI agar BUP Guru ditetapkan 60 tahun dalam UUGD. “Alhamdulillah, perjuangan itu berhasil,” ungkapnya.
Klarifikasi soal Pernyataan Sri Mulyani
Muhdi juga menyinggung soal video viral Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebut guru sebagai beban negara. Ia menegaskan video tersebut merupakan hasil potongan dan menimbulkan kesalahpahaman.
"Yang jelas itu video sudah potongan editing, maksud beliau bukan seperti itu, Alhamdulillah di Jawa tengah bisa kita sampaikan dengan baik kepada rekan-rekan guru. Walaupun di beberapa tempat luar Jawa Tengah masih ada yang terjebak dengan video itu", jelasnya.
Perjuangan Berlanjut
Lebih jauh, Muhdi memaparkan bahwa PGRI saat ini juga memperjuangkan percepatan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar para pendidik bisa segera memperoleh tunjangan profesi. Menurutnya, revisi kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah pada 21 Agustus lalu menjadi langkah awal, meskipun alokasi anggaran masih perlu disempurnakan.
"Alhamdulillah di tanggal 21 kemarin sudah ada revisi meski mungkin belum-belum puas kita, karena anggaran MBG yang masih terlalu besar, yang ini sebenarnya bisa disebar untuk untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan", terang Muhdi.
Muhdi berharap capaian perjuangan PGRI ini bisa terealisasi paling lambat pertengahan 2026 nanti. PGRI masih harus selalu meyakinkan pemerintah, bahwasanya investasi pendidikan itu adalah hal yang utama dan harus didahulukan.
GUS Mus
www.liputanjawatengah.com
